Ketika Perencanaan Nagari Dimulai dari Kesadaran akan Kemampuan yang Dimiliki
Nagari Biaro Gadang - TPP Agam : Tidak semua usulan pembangunan dapat diwujudkan dalam satu tahun anggaran. Namun, dari keterbatasan itulah sering lahir keputusan-keputusan yang lebih bijaksana dan tepat sasaran. Semangat tersebut terlihat dalam Musyawarah Nagari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028 Nagari Biaro Gadang yang dilaksanakan pada 22 Juni 2026 di Aula Nagari Biaro Gadang.
Kegiatan ini menjadi forum penting bagi pemerintah nagari dan masyarakat untuk bersama-sama menentukan arah pembangunan tahun mendatang. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Ampek Angkek Siwa Usman, S.Pd, Wali Nagari Biaro Gadang Ishaq, Ketua Bamus H. Nasyirwan beserta anggota, Tim Pendamping Profesional Kecamatan Ampek Angkek yang terdiri dari Indra Nofiardi, Irawati, dan Surya Putra, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat nagari, wali jorong, Kepala Puskesmas Ampek Angkek, kepala sekolah se-Nagari Biaro Gadang, unsur lembaga nagari, serta tokoh masyarakat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nagari bukan hanya urusan pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
Musyawarah Nagari Penyusunan RKP 2027 sebagai Forum Menentukan Prioritas
Musyawarah dipimpin langsung oleh Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Biaro Gadang. Dalam sambutannya, Ketua Bamus H. Nasyirwan menegaskan pentingnya forum ini sebagai amanat yang harus dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan nagari.
"Musyawarah Nagari ini merupakan kewajiban yang harus kita jalankan untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan kita laksanakan tahun depan. Melalui forum ini kita berharap seluruh usulan dapat dibahas secara terbuka demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa musyawarah bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah pembangunan secara partisipatif.
Baca Juga : RKP Desa: Menentukan Arah Pembangunan Nagari dari Musyawarah Warga
Meninjau Kembali Program yang Sudah dan Sedang Berjalan
Sebelum memasuki sesi pembahasan usulan, Sekretaris Nagari memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan yang sedang berjalan, serta program-program yang telah masuk dalam RKP sebelumnya namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Pemaparan ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan. Masyarakat diajak melihat kondisi riil pembangunan nagari sehingga usulan yang diajukan tidak berdiri sendiri, tetapi mempertimbangkan program yang telah ada dan kebutuhan penyelesaian kegiatan yang masih tertunda.
Dalam praktik pendampingan, tahapan ini sering menjadi kunci lahirnya perencanaan yang lebih matang. Ketika masyarakat memahami kondisi aktual pembangunan dan kemampuan keuangan nagari, maka proses penentuan prioritas dapat dilakukan secara lebih rasional dan objektif.
Baca Juga : Musyawarah Nagari Batu Taba Bahas RKP 2027 dan DU RKP 2028, Menyusun Masa Depan Nagari dari Aspirasi Warga
Menyesuaikan Harapan dengan Ketersediaan Anggaran
Wali Nagari Biaro Gadang, Ishaq, dalam arahannya menyampaikan bahwa seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Beliau juga memaparkan berbagai kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan sehingga masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi pembangunan nagari.
"Kegiatan yang akan kita jalankan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Karena itu, kita perlu bersama-sama menentukan mana yang benar-benar menjadi prioritas untuk kepentingan masyarakat," ungkapnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi hampir seluruh pemerintahan desa dan nagari saat ini. Kebutuhan masyarakat terus berkembang, sementara sumber daya yang tersedia memiliki batasan tertentu.
Baca Juga : Musyawarah Nagari Balai Gurah Bahas Prioritas RKP 2027 dan DU RKP 2028 di Tengah Keterbatasan Anggaran
Dana Desa dan Pentingnya Menentukan Skala Prioritas
Dalam sesi diskusi, Tim Pendamping Profesional menyampaikan gambaran mengenai kondisi pendanaan yang bersumber dari Dana Desa. Dijelaskan bahwa terdapat sejumlah kegiatan prioritas nasional dan kegiatan rutin yang wajib dibiayai terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah berbagai kewajiban tersebut dipenuhi, ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai kegiatan prioritas lainnya relatif terbatas.
Dalam forum disampaikan bahwa sisa anggaran yang masih dapat dialokasikan untuk kegiatan prioritas kewenangan nagari berkisar sekitar Rp90 juta.
Informasi ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh peserta musyawarah. Tidak sedikit usulan yang muncul dari masyarakat, namun kemampuan pembiayaan harus menjadi pertimbangan utama agar perencanaan tetap realistis dan dapat dilaksanakan.
Di sinilah nilai penting sebuah musyawarah. Bukan hanya mengumpulkan usulan, tetapi juga membangun pemahaman bersama mengenai kondisi keuangan nagari sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.
Dukungan Masyarakat Menjadi Modal Pembangunan Nagari
Camat Ampek Angkek, Siwa Usman, S.Pd, dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Biaro Gadang.
Beliau menilai tingginya partisipasi masyarakat dalam musyawarah merupakan bukti nyata kepedulian terhadap kemajuan nagari.
"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung berbagai kegiatan pembangunan di nagari. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah ini menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan nagari. Karena itu, mari usulkan kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas sesuai kemampuan anggaran yang tersedia," ujarnya.
Pesan tersebut mengandung makna penting bahwa pembangunan yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
Menyelesaikan yang Terbengkalai Sebelum Memulai yang Baru
Diskusi yang berlangsung cukup dinamis menghasilkan berbagai masukan dan kesepakatan bersama. Salah satu poin yang mengemuka adalah pentingnya menyelesaikan sejumlah kegiatan yang masih terbengkalai atau belum tuntas agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kesepakatan ini menunjukkan adanya kedewasaan dalam proses perencanaan. Masyarakat tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan baru, tetapi juga memperhatikan efektivitas investasi yang telah dilakukan sebelumnya.
Prinsip menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas sebelum memulai program baru merupakan praktik baik yang layak menjadi pembelajaran bagi nagari lainnya. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Pembentukan Tim Verifikasi RKP sebagai Bentuk Tata Kelola yang Baik
Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah, forum juga menyepakati pembentukan Tim Verifikasi RKP Nagari yang terdiri dari lima orang.
Tim ini nantinya bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan yang telah disampaikan, menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat, kewenangan nagari, serta kemampuan pendanaan yang tersedia.
Pembentukan tim verifikasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perencanaan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga : Nagari Balai Gurah Jadi yang Pertama Bergerak, Langkah Awal Serius Menyusun RKP Nagari 2027
Belajar dari Musyawarah: Pembangunan Dimulai dari Kesepahaman
Musyawarah Nagari Penyusunan RKP 2027 dan DU RKP 2028 Nagari Biaro Gadang memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang baik tidak selalu dimulai dari anggaran yang besar, melainkan dari kemampuan menyatukan berbagai kepentingan dalam satu tujuan bersama.
Peran pemerintah nagari, Bamus, lembaga nagari, masyarakat, dan pendamping dalam forum ini menunjukkan bahwa pembangunan yang partisipatif masih menjadi fondasi utama kemajuan nagari.
Dari musyawarah ini muncul kesadaran bersama bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Namun ketika masyarakat memahami kondisi yang ada dan bersedia menentukan prioritas secara bersama-sama, maka setiap rupiah anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Karena pada akhirnya, pembangunan nagari bukan hanya tentang membangun fisik dan infrastruktur, tetapi juga membangun kesepahaman, kepercayaan, dan komitmen bersama untuk mewujudkan nagari yang lebih baik dari tahun ke tahun.
Musyawarah Nagari yang dilaksanakan di Nagari Biaro Gadang ini menjadi musyawarah nagari penutup yang dilaksanakan di Kecamatan Ampek Angkek dalam penyusunan RKP 2027 dan DU RKP 2028. Saatnya menata pembangunan nagari yang sesuai yang berbasis data dan prioritas kebutuhan sesuai dengan anggaran yang ada.
Baca Juga : Menyusun RKP Nagari yang Tepat Sasaran: Praktik Baik Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Nagari Batu Taba
0 Komentar