Nagari Balai Gurah - TPP Agam : Pembangunan desa yang baik tidak pernah lahir dari kerja yang berjalan sendiri-sendiri. Ia tumbuh dari koordinasi, komunikasi yang terbangun, serta kesadaran bersama bahwa tata kelola pemerintahan nagari harus terus diperkuat dari waktu ke waktu. Inilah yang menjadi gambaran penting dalam kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Nagari Balai Gurah yang dilaksanakan pada 24 Juni 2026, sebagai bagian dari praktik pendampingan lapangan yang dilakukan Tim Pendamping Profesional Kecamatan Ampek Angkek.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Ampek Angkek yaitu Indra Nofiardi, Irawati, dan Surya Putra, bersama unsur Pemerintah Nagari Balai Gurah yang dihadiri langsung oleh Wali Nagari Bapak Andrino, SH, Sekretaris Nagari Ibu Linda Susanti, serta perangkat nagari dan pelaksana kegiatan lainnya.
Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk mengevaluasi beberapa agenda strategis pembangunan nagari yang sedang berjalan sekaligus memastikan seluruh proses tetap bergerak sesuai target.
Koordinasi Menjadi Fondasi dalam Penyusunan RKP Nagari
Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan tindak lanjut kerja Tim Penyusun RKP Nagari. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, masih terdapat sejumlah dokumen proposal yang harus dilengkapi sebelum dapat diajukan ke lembaga terkait.
Tim pendamping memfasilitasi diskusi bersama pemerintah nagari untuk memetakan langkah lanjutan, termasuk rencana pelaksanaan pertemuan dengan berbagai pihak yang nantinya akan mendukung penyempurnaan proposal kegiatan yang dibutuhkan.
Di lapangan, proses seperti ini sering kali dianggap sebagai tahapan administratif semata. Padahal sesungguhnya, kualitas pembangunan nagari di masa depan sangat ditentukan dari seberapa serius pemerintah nagari menyiapkan dokumen perencanaan sejak awal.
Sebagaimana disampaikan dalam diskusi tersebut, salah satu prinsip penting pembangunan desa adalah memastikan bahwa program yang diusulkan benar-benar lahir dari kebutuhan nyata masyarakat.
"Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas pembangunan. Proposal yang lengkap bukan hanya formalitas, tetapi menjadi pintu masuk agar program nagari bisa mendapat dukungan lebih luas,"disampaikan dalam forum koordinasi tersebut.
Baca Juga : Menyusun RKP Nagari yang Tepat Sasaran: Praktik Baik Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Nagari Batu Taba
Evaluasi BUMNag: Administrasi yang Sering Dianggap Kecil, Padahal Menentukan
Agenda berikutnya membahas kesiapan BUMNag Balai Gurah yang dalam waktu dekat akan mengikuti proses pemeringkatan BUMNag secara klastering yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam di Kantor Camat Banuhampu.
Dalam evaluasi yang dilakukan, ditemukan bahwa beberapa dokumen pendukung masih perlu dilengkapi agar proses penilaian berjalan optimal.
Praktik lapangan menunjukkan bahwa banyak pengelola BUMNag sering lebih fokus pada kegiatan usaha, sementara aspek administrasi, dokumentasi, dan tata kelola kelembagaan justru belum mendapat perhatian yang seimbang.
Padahal, keberlanjutan sebuah badan usaha desa bukan hanya ditentukan dari keuntungan usaha, tetapi juga dari tata kelola yang sehat.
Di sinilah peran pendamping menjadi penting, bukan mengambil alih pekerjaan nagari, melainkan membantu memastikan proses penguatan kelembagaan berjalan lebih baik.
Baca Juga : Regulasi Pengelolaan BUMDes: Panduan Lengkap PP 11 Tahun 2021
Indeks Desa: Data Menjadi Dasar Menentukan Arah Kebijakan Nagari
Bagian lain yang juga dibahas dalam koordinasi adalah perkembangan penginputan Indeks Desa yang saat ini sedang diproses dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Nagari.
Proses ini terlihat sederhana, yakni mengisi data pada sistem yang tersedia. Namun di balik itu, data indeks desa memiliki arti strategis karena menjadi cerminan kondisi riil pembangunan desa sekaligus mempengaruhi arah kebijakan pemerintah ke depan.
Dalam pendampingan desa, persoalan data sering kali menjadi tantangan klasik. Tidak sedikit desa yang masih memandang penginputan data hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat membaca kondisi pembangunan secara objektif.
Padahal data yang akurat akan membantu pemerintah nagari mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga : Indeks Desa 2026 dan Masa Depan Pembangunan Desa
eHDW Balai Gurah Baru 21 Persen, Saatnya Duduk Bersama dengan KPM
Persoalan yang cukup menjadi perhatian dalam koordinasi kali ini adalah perkembangan pengisian aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker) untuk Nagari Balai Gurah.
Hingga saat pertemuan berlangsung, capaian scorecards baru mencapai 21 persen, angka yang masih tergolong sangat rendah dibanding target yang diharapkan.
Setelah dilakukan pembahasan bersama, ditemukan bahwa rendahnya capaian tersebut terjadi karena masih perlunya pendalaman bersama kader KPM (Kader Pembangunan Manusia) terkait berbagai kendala teknis dan kesulitan dalam proses penginputan data.
Tim pendamping bersama pemerintah nagari sepakat bahwa langkah terbaik adalah mengagendakan pertemuan khusus bersama kader KPM agar hambatan yang selama ini terjadi bisa dipetakan secara langsung.
Pendampingan pada situasi seperti ini mengajarkan satu hal penting: program pembangunan manusia tidak cukup hanya tersedia dalam sistem digital, tetapi membutuhkan kapasitas SDM lokal yang benar-benar memahami prosesnya.
"Kadang persoalannya bukan pada kemauan bekerja, tetapi pada keterbatasan pemahaman teknis. Karena itu kita harus membuka ruang diskusi agar masalah di lapangan bisa ditemukan bersama," menjadi salah satu refleksi dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga : Fasilitasi KPM Nagari Lambah: Menyelesaikan Kendala e-HDW Satu per Satu hingga Semua Kader Paham
Belajar dari Praktik Pendampingan: Tata Kelola yang Baik Dimulai dari Komunikasi yang Baik
Kegiatan koordinasi ini memberikan pelajaran sederhana namun penting bahwa pembangunan nagari tidak hanya berbicara soal anggaran dan program, tetapi tentang bagaimana seluruh elemen pemerintahan mampu menjaga ritme komunikasi, koordinasi, dan keterbukaan dalam menyelesaikan persoalan bersama.
Pendamping desa dalam konteks ini hadir sebagai fasilitator proses, memastikan bahwa pemerintah nagari tetap bergerak dalam jalur tata kelola yang sehat dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi.
Praktik baik yang bisa dipelajari nagari lain adalah membangun budaya evaluasi secara rutin terhadap seluruh agenda strategis, mulai dari perencanaan pembangunan, penguatan BUMNag, pengelolaan data desa, hingga program pembangunan manusia.
Karena pada akhirnya, desa yang maju bukan desa yang bebas dari masalah, melainkan desa yang mampu membangun sistem kerja bersama untuk menyelesaikan masalah itu secara bertahap.
Pendampingan bukan sekadar hadir di lapangan, tetapi menjadi bagian dari proses belajar bersama agar nagari semakin kuat, mandiri, dan mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan.
Baca Juga : TPP Kerja Berdampak: Kerja Sunyi Pendamping Desa Mengubah Wajah Desa
0 Komentar