TPP Agam - Batu Taba : Suasana Aula Nagari Batu Taba pada Kamis, 4 Juni 2026 tampak berbeda dari biasanya. Sejak pagi, berbagai unsur masyarakat mulai berdatangan. Wali jorong, perangkat nagari, tokoh adat, tokoh agama, unsur pendidikan hingga mahasiswa duduk bersama dalam satu ruangan. Mereka datang bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi membawa harapan tentang arah pembangunan Nagari Batu Taba di masa depan.
Kegiatan Musyawarah Nagari Penyusunan RKP 2027 dan DU RKP 2028 Nagari Batu Taba menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan, menyaring kebutuhan masyarakat, sekaligus menentukan prioritas pembangunan nagari di tengah tantangan efisiensi anggaran yang kini dirasakan hingga ke tingkat desa.
Musyawarah nagari atau musna ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Kecamatan Ampek Angkek untuk agenda penyusunan perencanaan tahun 2027 dan daftar usulan tahun 2028. Tidak hanya menjadi forum administratif, kegiatan ini juga menghadirkan wajah demokrasi desa yang hidup dan membumi.
Musyawarah Nagari Batu Taba Dihadiri Berbagai Unsur Masyarakat
Kegiatan berlangsung di Aula Nagari Batu Taba dengan dihadiri oleh berbagai unsur penting di nagari dan kecamatan. Camat Ampek Angkek diwakili oleh Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Nagari, Ibu Annajmi, S.Sos. Hadir pula Wali Nagari Batu Taba, Bapak Rahmat Hidayat, S.H, Ketua Bamus Nagari Batu Taba Bapak Gusti Kamal, M.Pd, unsur TPP Kecamatan Ampek Angkek yaitu Indra Nofiardi, Irawati dan Surya Putra.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Taba, Ketua Bundo Kanduang, Ketua Majelis Ulama Nagari (MUNA), kepala sekolah TK, SD dan SMP, ketua lembaga se-Nagari Batu Taba, perangkat nagari, wali jorong, perwakilan masyarakat serta mahasiswa Universitas M. Natsir Bukittinggi.
Kehadiran banyak pihak dalam musyawarah ini menunjukkan bahwa pembangunan nagari tidak bisa disusun secara sepihak. Perencanaan desa harus lahir dari dialog bersama, mendengar kebutuhan masyarakat dari berbagai sudut pandang.
Di tengah dinamika pembangunan desa saat ini, musyawarah menjadi ruang penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menentukan arah pembangunan di nagarinya sendiri.
Baca Juga : Panduan Lengkap Musyawarah Desa: Tahapan, Peserta, dan Contohnya
Wali Nagari Batu Taba: Perencanaan Harus Realistis dan Sesuai Kemampuan Anggaran
Dalam sambutannya, Wali Nagari Batu Taba, Bapak Rahmat Hidayat, S.H menyampaikan bahwa kegiatan musyawarah nagari ini dilaksanakan untuk menyusun RKP Nagari Tahun 2027 dan DU RKP Tahun 2028. Karena itu, seluruh unsur masyarakat diminta memberikan masukan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa seluruh usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.
“Musyawarah ini menjadi ruang bagi kita bersama untuk menentukan arah pembangunan nagari ke depan. Semua usulan tentu penting, namun harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun depan akan menjadi tahun penting bagi Nagari Batu Taba karena masa jabatan wali nagari akan segera berakhir dan Pilwana direncanakan berlangsung pada Desember 2027.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberlanjutan pembangunan desa harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Program yang disusun hari ini diharapkan menjadi pondasi pembangunan yang dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.
Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan dalam Penyusunan RKP Nagari 2027
Sementara itu, Camat Ampek Angkek yang diwakili oleh Ibu Annajemi, S.Sos secara resmi membuka kegiatan musyawarah nagari tersebut. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini menuntut seluruh pihak untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Menurutnya, efisiensi anggaran saat ini terjadi di berbagai bidang sehingga masyarakat perlu memilah kebutuhan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saat ini efisiensi dilakukan di berbagai sektor. Karena itu, masyarakat perlu memilih kegiatan yang benar-benar prioritas dan dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Pilwana yang akan berlangsung pada tahun 2027 perlu menjadi perhatian bersama, termasuk terkait hak-hak wali nagari yang akan mengakhiri masa jabatan serta kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan dan pelantikan kepala pemerintahan nagari yang baru.
Arahan tersebut memberikan gambaran bahwa penyusunan RKP tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan stabilitas pemerintahan nagari dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga : TPP Kerja Berdampak: Kerja Sunyi Pendamping Desa Mengubah Wajah Desa
Pencermatan RPJM Nagari Dilakukan untuk Menentukan Prioritas Pembangunan
Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Bamus Nagari Batu Taba, Bapak Gusti Kamal, M.Pd berlangsung dinamis. Berbagai usulan dan pandangan muncul dari peserta yang hadir.
Dalam arahannya, Ketua Bamus menyampaikan bahwa musyawarah tahun ini tidak hanya memilih kegiatan yang masuk dalam RKP 2027, tetapi juga memastikan kegiatan tersebut realistis untuk dilaksanakan dan dapat masuk ke dalam RAPB Nagari Tahun 2027.
“Prioritas yang dipilih hari ini diharapkan benar-benar bisa dilaksanakan dan masuk dalam RAPB Nagari tahun depan,” jelasnya.
Dalam proses musyawarah, dilakukan pencermatan terhadap RPJM Nagari untuk melihat program-program prioritas yang masih relevan dan dibutuhkan masyarakat. Usulan yang dibahas mencakup berbagai bidang, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat hingga penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
Diskusi berlangsung cukup terbuka. Ada usulan yang langsung mendapat dukungan, ada pula yang perlu dipertimbangkan ulang karena keterbatasan anggaran. Namun justru di situlah makna musyawarah terlihat. Setiap pihak belajar memahami bahwa pembangunan desa membutuhkan keseimbangan antara harapan dan kemampuan.
Mahasiswa Belajar Langsung Mekanisme Perencanaan Desa
Menariknya, kegiatan musyawarah nagari ini juga dihadiri mahasiswa Universitas M. Natsir Bukittinggi. Kehadiran mahasiswa memberikan warna tersendiri dalam kegiatan tersebut.
Mereka dapat melihat secara langsung bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat desa dilakukan. Mulai dari proses penyampaian usulan, pembahasan prioritas hingga pengambilan keputusan bersama.
Bagi mahasiswa, pengalaman seperti ini tentu tidak selalu didapatkan di ruang kuliah. Mereka belajar bahwa pembangunan desa bukan hanya teori, tetapi proses nyata yang melibatkan banyak kepentingan, pertimbangan anggaran serta dinamika sosial masyarakat.
Kehadiran generasi muda dalam forum seperti ini juga menjadi harapan agar semakin banyak anak muda yang memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dana Nagari Menjadi Dasar Penentuan Program Prioritas
Berbagai usulan kegiatan yang muncul dalam musyawarah tidak terlepas dari kondisi sumber dana yang dimiliki nagari. Hal ini menjadi pembahasan penting dalam forum.
Peserta musyawarah memahami bahwa tidak semua kebutuhan dapat langsung diwujudkan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, diperlukan skala prioritas agar program yang dipilih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Pendamping desa yang hadir dalam kegiatan juga memberikan penguatan terkait pentingnya perencanaan yang partisipatif, realistis dan sesuai regulasi. Pendampingan seperti ini menjadi bagian penting agar proses perencanaan desa tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar berkualitas dan tepat sasaran.
Musyawarah nagari sejatinya bukan sekadar rutinitas tahunan. Di dalamnya ada proses belajar bersama tentang bagaimana masyarakat menentukan masa depannya sendiri.
Baca Juga : Dana Desa 2026: Membaca Tiga Regulasi dan 8 Prioritas Penggunaan Secara Utuh dan Nyambung
Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP 2027 Nagari Batu Taba
Di akhir kegiatan, musyawarah menghasilkan pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari 2027 serta Tim Verifikasi RKP Nagari Batu Taba. Pembentukan tim ini menjadi langkah awal untuk melanjutkan proses penyusunan dokumen perencanaan yang lebih rinci dan sesuai hasil kesepakatan musyawarah.
Musyawarah Nagari Batu Taba kali ini menunjukkan bahwa pembangunan desa yang baik lahir dari dialog, keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, maka pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi cita-cita bersama.
Di tengah tantangan efisiensi dan keterbatasan anggaran, Nagari Batu Taba mencoba menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan partisipatif tetap menjadi kunci utama membangun nagari yang maju dan berkelanjutan.
0 Komentar