Nagari Pasia - TPP Agam : Musyawarah Nagari (Musna) bukan sekadar agenda tahunan untuk menyusun dokumen perencanaan. Lebih dari itu, Musna merupakan ruang belajar bersama bagi pemerintah nagari, lembaga nagari, dan masyarakat untuk menyelaraskan harapan dengan kemampuan yang dimiliki. Proses inilah yang terlihat dalam Musyawarah Nagari Penyusunan RKP Tahun 2027 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2028 Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Juni 2026 tersebut menjadi forum penting untuk menata arah pembangunan nagari di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran, kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat, hingga isu keamanan dan ketertiban lingkungan.
Musyawarah dihadiri oleh Camat Ampek Angkek yang diwakili oleh Annajmi, S.Sos, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Nagari, Wali Nagari Pasia yang diwakili Wahyu Hidayat beserta perangkat nagari dan wali jorong, Ketua Bamus Zetrizal bersama anggota, Tim Pendamping Profesional Kecamatan Ampek Angkek yang terdiri dari Indra Nofiardi, Irawati, dan Surya Putra, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua KAN, pimpinan lembaga nagari, serta tokoh masyarakat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nagari bukan hanya urusan pemerintah nagari, melainkan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Musyawarah Nagari Penyusunan RKP 2027 Dimulai dari Kondisi Nyata Nagari
Salah satu hal menarik dalam Musyawarah Nagari Pasia adalah dimulainya pembahasan dari kondisi nyata yang dihadapi nagari saat ini.
Dalam pemaparannya, perwakilan Wali Nagari menjelaskan kondisi keuangan nagari, kegiatan yang telah dilaksanakan selama semester pertama tahun 2026, rencana kegiatan pada semester kedua, serta ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan tahun berikutnya.
Pemaparan ini menjadi langkah penting agar seluruh peserta musyawarah memiliki pemahaman yang sama mengenai kemampuan fiskal nagari.
“Perencanaan harus disusun berdasarkan kemampuan yang ada, sehingga program yang ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberi manfaat kepada masyarakat,” ungkap perwakilan pemerintah nagari dalam forum tersebut.
Pendekatan seperti ini menjadi pembelajaran penting bagi nagari lainnya. Tidak sedikit perencanaan pembangunan yang berakhir menjadi daftar keinginan semata karena tidak mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia. Nagari Pasia mencoba memulai dari realitas, bukan dari harapan yang berlebihan.
Aspirasi dari Jorong Menjadi Dasar Penyusunan Prioritas
Selanjutnya, Ketua Bamus bersama anggota menyampaikan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan di tingkat jorong.
Berbagai usulan masyarakat yang muncul dari musyawarah jorong dipaparkan satu per satu. Selain usulan pembangunan fisik, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan yang dianggap mampu memberikan dampak langsung terhadap kehidupan warga.
Bamus juga menyampaikan harapan masyarakat agar kegiatan yang diusulkan tidak hanya selesai pada tahap pelaksanaan, tetapi mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Proses ini menunjukkan pentingnya peran Bamus sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah nagari. Aspirasi yang muncul dari bawah menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga : Musyawarah Nagari Balai Gurah Bahas Prioritas RKP 2027 dan DU RKP 2028 di Tengah Keterbatasan Anggaran
Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran Menjadi Perhatian Bersama
Dalam arahannya, Camat Ampek Angkek yang diwakili oleh Annajmi, S.Sos mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah berjalan.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi keuangan nagari sehingga kegiatan yang diprioritaskan benar-benar realistis untuk dilaksanakan.
Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan menjadi tahun penting bagi Nagari Pasia karena akan dilaksanakan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) seiring berakhirnya masa jabatan wali nagari saat ini.
“Perencanaan yang baik akan menjadi landasan bagi keberlanjutan pembangunan nagari, siapapun nantinya yang memimpin,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi refleksi bahwa pembangunan desa dan nagari harus melampaui kepentingan periode kepemimpinan tertentu. Program yang disusun hari ini harus tetap relevan untuk masa depan.
Pencermatan RPJM Nagari dan Pagu Anggaran Menentukan Prioritas
Diskusi kemudian dipimpin oleh Ketua Bamus dengan fokus pada pencermatan RPJM Nagari dan pagu anggaran yang tersedia.
Pembahasan berlangsung dinamis karena setiap usulan harus diuji kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan kemampuan anggaran nagari.
Setelah melalui berbagai pertimbangan, musyawarah menyepakati sejumlah prioritas kegiatan selain program rutin pemerintahan nagari.
Beberapa kegiatan yang menjadi prioritas antara lain:
- Pelatihan bidang pertanian untuk meningkatkan keterampilan petani.
- Pelatihan tata boga sebagai upaya pengembangan ekonomi keluarga.
- Pelatihan KSB (Kelompok Siaga Bencana) bersama masyarakat.
- Pelatihan kader Posyandu untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Pilihan terhadap program-program tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang pembangunan. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan.
Musyawarah juga menetapkan Tim Verifikasi RKP Nagari Tahun 2027 yang akan bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan sebelum masuk ke tahapan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.
Baca Juga : RKP Desa: Menentukan Arah Pembangunan Nagari dari Musyawarah Warga
Ketika Musyawarah Membahas Keamanan, Ketertiban, dan Masa Depan Generasi Muda
Salah satu bagian menarik dalam Musyawarah Nagari Pasia adalah munculnya berbagai isu sosial yang berkembang dalam sesi diskusi.
Masyarakat menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan, terutama terkait aktivitas anak-anak usia sekolah pada malam hari.
Dalam diskusi berkembang gagasan untuk menerapkan pengawasan yang lebih baik melalui pemberlakuan jam malam bagi anak-anak usia sekolah pada hari efektif belajar. Anak-anak diharapkan tidak lagi berkeliaran di luar rumah tanpa keperluan yang jelas pada malam hari.
Upaya ini nantinya akan melibatkan peran pemerintah nagari, orang tua, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
Selain itu, peserta musyawarah juga membahas pentingnya pembinaan karakter generasi muda, termasuk pengaturan dan pembinaan anak-anak saat pelaksanaan Sholat Jumat agar lebih tertib dan memahami nilai-nilai keagamaan sejak dini.
Pembahasan ini menunjukkan bahwa Musyawarah Nagari tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik dan anggaran, tetapi juga menjadi ruang untuk membahas persoalan sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga : Kepala Desa: Pemimpin Lokal yang Menentukan Masa Depan Desa
Menghidupkan Kembali Semangat Pos Ronda dan Kepedulian Sosial
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah maraknya informasi mengenai kasus pencurian serta keresahan masyarakat terkait isu "hantu pocong" yang belakangan ramai diperbincangkan di sejumlah wilayah Agam dan Bukittinggi.
Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai informasi yang beredar, musyawarah sepakat bahwa situasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kewaspadaan masyarakat.
Salah satu solusi yang mengemuka adalah mengaktifkan kembali pos ronda serta meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan masing-masing.
“Kalau masyarakat saling peduli dan saling mengenal lingkungan sekitar, maka potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan,” ungkap salah seorang peserta musyawarah.
Pembelajaran penting dari diskusi ini adalah bahwa keamanan lingkungan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat. Keamanan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
Baca Juga : KSB Nagari Pasia Diperkuat, Mitigasi Bencana Jadi Fokus Utama
Pendampingan Sebagai Ruang Belajar Bersama
Dalam proses musyawarah ini, peran Tim Pendamping Profesional tidak berada sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu memastikan proses berjalan partisipatif, sesuai regulasi, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Pendampingan yang dilakukan menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan nagari yang transparan dan akuntabel.
Dari Musyawarah Nagari Penyusunan RKP 2027 dan DU RKP 2028 Nagari Pasia, terdapat pelajaran berharga bahwa pembangunan yang baik lahir dari dialog, keterbukaan informasi, dan kesediaan seluruh pihak untuk menyelaraskan harapan dengan kemampuan yang dimiliki.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan nagari tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat terlibat, memahami prosesnya, dan merasakan manfaatnya. Musyawarah Nagari Pasia menjadi contoh bahwa ketika perencanaan dilakukan secara partisipatif dan realistis, maka pembangunan tidak sekadar menjadi program pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat nagari.
Baca Juga : Panduan Lengkap Musyawarah Desa: Tahapan, Peserta, dan Contohnya
0 Komentar