Kegiatan ini mempertemukan Sekretaris Nagari Batu Taba Hendra, S.IP., admin Nagari Batu Taba, admin Nagari Pasia, enam orang Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Batu Taba, dua orang KPM Nagari Pasia, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Ampek Angkek.
Pertemuan tersebut lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Nilai eHDW Scorecard Village kedua nagari masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan kapasitas bagi admin nagari dan KPM agar mampu melakukan pemantauan dan pengkinian data secara benar dan berkelanjutan.
Fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia Berawal dari Tantangan Nilai eHDW
Membuka kegiatan, Sekretaris Nagari Batu Taba, Hendra, S.IP., menegaskan bahwa rendahnya capaian skor eHDW bukan semata-mata persoalan aplikasi, melainkan berkaitan dengan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data.
"Kami berharap melalui pertemuan ini pemahaman KPM dan admin nagari semakin kuat sehingga data yang dimiliki nagari benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Ketika datanya baik, maka perencanaan pembangunan juga akan semakin tepat sasaran," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa data bukan sekadar angka yang diinput ke dalam sistem. Di balik setiap data terdapat kondisi nyata keluarga yang membutuhkan perhatian pemerintah nagari.
Pendampingan kemudian diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa kualitas data sangat menentukan kualitas intervensi penanganan stunting di tingkat nagari.
Memahami Pentingnya Data eHDW bagi Tata Kelola Nagari
Kegiatan dipandu oleh Pendamping Desa Kecamatan Ampek Angkek, Surya Putra, yang menjelaskan fungsi aplikasi eHDW sebagai instrumen pemantauan kondisi sasaran percepatan penurunan stunting.
Ia menjelaskan bahwa aplikasi eHDW memuat berbagai kelompok sasaran penting, mulai dari keluarga berisiko stunting, anak usia 0–59 bulan, remaja putri, calon pengantin, hingga ibu hamil dan ibu nifas.
"Data ini bukan hanya untuk memenuhi laporan. Yang lebih penting, data harus terus diperbarui setiap bulan agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah nagari dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta," jelas Surya Putra.
Penjelasan tersebut membuka pemahaman peserta bahwa tugas KPM bukan hanya melakukan pendataan, melainkan memastikan setiap perubahan kondisi sasaran segera tercatat dalam sistem.
Melalui proses tersebut, data eHDW akan menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan program kesehatan, musyawarah nagari, hingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Baca Juga : Fasilitasi KPM Nagari Lambah: Menyelesaikan Kendala e-HDW Satu per Satu hingga Semua Kader Paham
Belajar dari Praktik Langsung, Bukan Sekadar Mendengarkan Materi
Berbeda dengan pelatihan yang hanya berisi penyampaian materi, fasilitasi kali ini lebih banyak diisi dengan praktik langsung.
Akun admin nagari dan akun KPM dibuka melalui layar proyektor sehingga seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan penginputan data secara bersama-sama.
Satu per satu menu dijelaskan, mulai dari proses pemantauan sasaran, penginputan data, hingga mekanisme verifikasi yang harus dilakukan admin nagari.
Suasana diskusi berlangsung hidup. Peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi langsung mencoba dan mengajukan berbagai pertanyaan sesuai pengalaman yang mereka hadapi di lapangan.
Pendekatan seperti ini membuat setiap persoalan dapat dibahas berdasarkan kasus nyata sehingga peserta lebih mudah memahami solusi yang diberikan.
Baca Juga : Anak Stunting dan Program MBG : Strategi Ganda Negara Menyelamatkan Generasi Desa
Dari Ibu Hamil Menjadi Ibu Nifas, Persoalan Kecil yang Berdampak Besar
Salah satu pembelajaran menarik muncul ketika seorang KPM menyampaikan kebingungannya mengenai perubahan status sasaran.
Dalam praktiknya, seorang ibu telah melahirkan sehingga seharusnya masuk kategori ibu nifas. Namun pada aplikasi eHDW, nama tersebut masih tercatat sebagai ibu hamil.
Persoalan sederhana ini ternyata juga dialami peserta lainnya.
Tidak hanya itu, ditemukan pula data sasaran yang sebenarnya telah pindah domisili ataupun meninggal dunia, tetapi masih tercatat sebagai sasaran aktif karena belum dilakukan pembaruan data.
Kasus-kasus tersebut kemudian dibahas satu per satu melalui simulasi langsung hingga seluruh peserta memahami mekanisme pengkinian data yang benar.
Pendekatan belajar berbasis kasus nyata seperti inilah yang menjadi nilai penting dalam proses pendampingan. Permasalahan tidak diselesaikan melalui teori semata, melainkan melalui praktik yang langsung dapat diterapkan setelah peserta kembali ke nagari masing-masing.
Baca Juga : Desa sebagai Garda Depan Pembangunan Manusia: Dari Posyandu hingga Masa Depan Generasi Desa
Pendamping Hadir Sebagai Fasilitator Proses Belajar
Dalam kegiatan ini, pendamping tidak mengambil peran sebagai pihak yang paling mengetahui segala hal. Sebaliknya, pendamping hadir untuk memfasilitasi proses belajar bersama.
Berbagai persoalan yang muncul dijadikan ruang diskusi sehingga peserta saling berbagi pengalaman dan menemukan solusi secara kolektif.
Model pendampingan seperti ini membangun rasa percaya diri KPM maupun admin nagari dalam mengelola data secara mandiri.
Ke depan, mereka tidak hanya memahami langkah-langkah teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga memahami alasan mengapa setiap perubahan data harus segera diperbarui.
Inilah esensi pendampingan masyarakat, yaitu memperkuat kapasitas lokal agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara berkelanjutan tanpa selalu bergantung pada pendamping.
Baca Juga : Peran Posyandu dalam Pencegahan Stunting di Desa
Praktik Baik yang Dapat Ditiru Nagari Lain
Fasilitasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas data tidak selalu membutuhkan kegiatan besar atau biaya yang tinggi.
Beberapa praktik baik yang dapat direplikasi oleh nagari lain antara lain menyelenggarakan pembelajaran berbasis praktik langsung, mempertemukan admin nagari dan KPM dalam satu forum, membahas kendala berdasarkan kasus nyata di lapangan, serta melakukan evaluasi bersama terhadap hasil pemantauan yang telah dilakukan.
Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya menyampaikan materi secara satu arah karena setiap peserta memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, koordinasi antara admin nagari dan KPM menjadi semakin kuat sehingga proses validasi data dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
Baca Juga : Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Nagari Pasia, Investasi SDM untuk Layanan Kesehatan Berkualitas
Data Berkualitas Menjadi Pondasi Perencanaan Nagari
Di akhir kegiatan, peserta kembali diingatkan bahwa seluruh hasil pemantauan yang telah dilakukan KPM perlu divalidasi oleh admin nagari setiap triwulan.
Validasi tersebut penting agar data tersimpan secara lengkap di dalam sistem dan sewaktu-waktu dapat diunduh sebagai dasar penyusunan berbagai dokumen perencanaan maupun pengambilan keputusan di tingkat nagari.
Semakin baik kualitas data yang dimiliki, semakin besar pula peluang peningkatan nilai Scorecard Village eHDW yang menjadi salah satu indikator pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di desa.
Lebih dari sekadar mengejar nilai, kegiatan ini mengajarkan bahwa data yang terus diperbarui merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Setiap perubahan kondisi keluarga, setiap bayi yang lahir, setiap ibu yang memasuki masa nifas, hingga setiap warga yang berpindah domisili harus tercermin dalam data yang dimiliki nagari.
Pendampingan di Nagari Batu Taba hari itu menjadi bukti bahwa perubahan besar sering kali berawal dari ruang belajar yang sederhana. Ketika KPM, admin nagari, pemerintah nagari, dan pendamping duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan nyata, maka yang terbangun bukan hanya kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga budaya tata kelola data yang lebih baik.
Pada akhirnya, data yang akurat bukanlah tujuan akhir. Ia adalah jembatan menuju pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas, serta komitmen bersama untuk menghadirkan nagari yang semakin peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Itulah makna sesungguhnya dari Fasilitasi KPM Nagari Batu Taba dan Nagari Pasia sebagai media belajar dari praktik pendampingan.
0 Komentar