Nagari Biaro Gadang - TPP Agam : Upaya percepatan penanganan stunting di tingkat desa tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Dibutuhkan aktor-aktor lapangan yang memahami tugasnya secara teknis sekaligus mampu menjalankan fungsi pendataan dan pelaporan secara baik. Di sinilah peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) menjadi sangat penting sebagai ujung tombak konvergensi layanan dasar di nagari.
Kesadaran itulah yang melatarbelakangi kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader KPM Nagari Biaro Gadang yang dilaksanakan pada 22 Juni 2026 bertempat di Aula Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Kegiatan ini difasilitasi oleh TPP Kecamatan Ampek Angkek sebagai bagian dari proses pendampingan rutin untuk memperkuat kapasitas kader di tingkat nagari.
Lebih dari sekadar pelatihan teknis, kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk membedah persoalan nyata yang selama ini dihadapi kader dalam menjalankan tugas, khususnya dalam penggunaan aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker) yang masih belum optimal.
Mengapa Kapasitas Kader KPM Menjadi Penentu Kualitas Data Desa?
Dalam ekosistem pembangunan desa, KPM memiliki fungsi strategis dalam melakukan pendataan sasaran rumah tangga, memantau layanan kesehatan ibu dan anak, serta memastikan intervensi percepatan penurunan stunting berjalan efektif.
Namun dalam praktiknya, tidak semua kader memiliki kemampuan teknis yang sama, terutama dalam mengoperasikan sistem digital seperti aplikasi eHDW yang menjadi instrumen penting dalam pelaporan dan monitoring nasional.
Di Nagari Biaro Gadang sendiri, kondisi ini mulai terlihat dari rendahnya tingkat pengisian aplikasi oleh kader meskipun aktivitas pendataan lapangan sebenarnya terus berjalan.
Hal ini menjadi perhatian bersama karena data yang tidak masuk dalam sistem akan menyebabkan berbagai capaian lapangan menjadi tidak terbaca dalam proses monitoring program.
Baca Juga : Fasilitasi KPM Nagari Lambah: Menyelesaikan Kendala e-HDW Satu per Satu hingga Semua Kader Paham
Pendampingan Langsung Menjawab Persoalan Nyata Kader KPM
Melihat kondisi tersebut, Surya Putra selaku Pendamping Lokal Desa yang bertugas di wilayah dampingan mengambil langkah fasilitasi melalui kegiatan peningkatan kapasitas yang difokuskan secara khusus pada praktik penggunaan aplikasi eHDW.
Sebanyak 8 orang KPM Nagari Biaro Gadang hadir mengikuti kegiatan ini dengan membawa berbagai persoalan yang selama ini mereka alami saat melakukan pengisian aplikasi.
Menariknya, dalam sesi awal diskusi terungkap bahwa sebagian besar kader sebenarnya tetap menjalankan tugas pendataan secara rutin di lapangan.
Mereka mencatat perkembangan sasaran secara manual, melakukan kunjungan, serta mendokumentasikan kondisi keluarga sasaran. Namun proses pemindahan data ke dalam aplikasi masih menjadi kendala utama.
Mulai dari persoalan teknis penggunaan menu aplikasi, kesalahan input data, hingga ketidaktahuan terhadap alur pelaporan digital menjadi hambatan yang selama ini dihadapi.
Pendampingan kemudian difokuskan pada persoalan-persoalan tersebut secara langsung dan kontekstual.
Baca Juga : Pendataan Sasaran Stunting Lewat eHDW: Peran KPM yang Sering Terlupakan
Belajar Bersama dari Praktik Langsung Penggunaan Aplikasi eHDW
Berbeda dengan pola pelatihan formal yang sering bersifat satu arah, fasilitasi kali ini berlangsung dalam suasana santai namun tetap serius.
Aplikasi eHDW dibuka secara langsung dan dipraktikkan bersama-sama. Setiap kader diberikan kesempatan menunjukkan kendala masing-masing sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
Pendekatan seperti ini terbukti lebih efektif karena kader tidak hanya menerima teori, tetapi langsung memahami titik masalah yang mereka hadapi sehari-hari.
Satu kader mengalami kesulitan pada menu input sasaran keluarga, kader lain menghadapi kendala sinkronisasi data, sementara beberapa lainnya belum memahami tahapan verifikasi laporan.
Setiap persoalan dibahas bersama dan dicari solusi paling sederhana agar dapat diterapkan kembali setelah kegiatan selesai.
Dalam proses ini, peran pendamping bukan menjadi instruktur utama yang mendominasi kegiatan, melainkan fasilitator yang membantu kader menemukan solusi atas persoalan mereka sendiri.
Inilah esensi utama pendampingan masyarakat: menghadirkan proses belajar yang lahir dari pengalaman nyata.
Baca Juga : Pendamping Desa: Teman Berpikir Desa di Balik Kepmendesa 294 Tahun 2025
Komitmen KPM Sudah Ada, Penguatan Teknis Menjadi Kebutuhan
Salah satu pembelajaran penting dari kegiatan ini adalah bahwa rendahnya pengisian aplikasi bukan berarti kader tidak bekerja.
Fakta lapangan justru menunjukkan para kader tetap aktif melakukan pendataan serta menjalankan fungsi pemantauan di masyarakat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Yosi, salah seorang pelaksana kegiatan yang selama ini berkoordinasi dengan kader KPM di Nagari Biaro Gadang.
Ia menjelaskan bahwa para kader selama ini terus melaksanakan tugas, namun membutuhkan penguatan teknis agar pelaporan digital dapat berjalan maksimal.
“Setiap KPM sebenarnya selalu melakukan pendataan dan melaporkan kegiatan yang mereka jalankan. Hanya saja dalam pengisian aplikasi eHDW masih terdapat kendala, sehingga memang perlu dilaksanakan kegiatan seperti ini agar seluruh kader benar-benar memahami penggunaannya,” ungkap Ibu Yosi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas bukan sekadar agenda administratif, tetapi kebutuhan nyata dalam memastikan kerja-kerja kader di lapangan dapat terdokumentasi dengan baik.
Baca Juga : Anak Stunting dan Program MBG : Strategi Ganda Negara Menyelamatkan Generasi Desa
Praktik Baik Pendampingan: Menyelesaikan Masalah Berdasarkan Kondisi Lapangan
Ada satu praktik baik yang patut dicatat dari kegiatan ini.
Pendampingan tidak dilakukan berdasarkan asumsi atau hanya mengejar target laporan, melainkan dimulai dari identifikasi persoalan riil yang sedang dihadapi kader.
Pendekatan ini penting karena setiap nagari memiliki dinamika yang berbeda.
Apa yang menjadi persoalan di satu desa belum tentu sama dengan desa lain.
Karena itu model pendampingan berbasis kebutuhan lapangan seperti yang dilakukan di Nagari Biaro Gadang menjadi contoh baik yang dapat direplikasi di tempat lain.
Pendamping hadir untuk memperkuat sistem, bukan mengambil alih peran masyarakat.
Baca Juga : Desa sebagai Garda Depan Pembangunan Manusia: Dari Posyandu hingga Masa Depan Generasi Desa
Membangun Tata Kelola Nagari Berbasis Data yang Berkualitas
Ke depan, kualitas pembangunan desa akan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dimiliki.
Kader KPM merupakan bagian penting dalam memastikan data layanan dasar, terutama terkait kesehatan ibu, anak, dan stunting, dapat tersedia secara valid dan terintegrasi.
Melalui kegiatan peningkatan kapasitas ini, diharapkan seluruh kader KPM Nagari Biaro Gadang semakin percaya diri dalam menjalankan fungsi pelaporan digital melalui aplikasi eHDW.
Pendampingan semacam ini mengajarkan satu hal penting: pembangunan nagari tidak selalu dimulai dari program besar, tetapi dari proses kecil yang dilakukan secara konsisten untuk memperkuat kapasitas manusia di tingkat akar rumput.
Karena pada akhirnya, nagari yang kuat bukan hanya nagari yang mampu membangun fisik, tetapi nagari yang mampu membangun sistem, memperkuat SDM, dan memastikan setiap proses pembangunan berjalan berbasis data yang berkualitas.
Dan di sanalah pendampingan menemukan makna sejatinya — menjadi ruang belajar bersama untuk menghadirkan perubahan dari lapangan.
0 Komentar