Batu Taba - TPP Agam : Nagari Batu Taba menjadi nagari pertama di Kecamatan Ampek Angkek yang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka membahas dan menyepakati hasil penyusunan RKP Nagari Tahun 2027. Musrenbang yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 tersebut bukan sekadar forum untuk melihat daftar rencana pembangunan, tetapi menjadi ruang belajar bersama tentang bagaimana hasil musyawarah masyarakat diolah, disusun, diverifikasi, kemudian dipaparkan untuk dibahas dan disepakati.
Di ruang pertemuan Nagari Batu Taba, proses itu terlihat dalam pemaparan hasil kerja Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP. Peserta tidak hanya mendengarkan, tetapi juga diberi ruang untuk bertanya dan memahami hasil perencanaan yang telah dikerjakan.
Dari proses tersebut terlihat bahwa perencanaan pembangunan nagari tidak berhenti pada saat masyarakat menyampaikan usulan. Ada tahapan yang perlu dijaga agar usulan tersebut dapat menjadi bagian dari rencana pembangunan yang memiliki dasar, prioritas, dan kesepakatan bersama.
Musrenbang Nagari Batu Taba memberikan pembelajaran bahwa kualitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang direncanakan, tetapi juga oleh bagaimana prosesnya dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Musrenbang Nagari Batu Taba Bukan Sekadar Agenda Tahunan
Musrenbang dihadiri Camat Ampek Angkek Siwa Usman, S.Pd., Wali Nagari Batu Taba Rahmat Hidayat, S.H., Ketua dan anggota Bamus Nagari Batu Taba, Ketua KAN, ketua lembaga nagari, perangkat nagari, wali jorong, tokoh masyarakat, serta TPP Ampek Angkek Indra Nofiardi, Irawati, dan Surya Putra.
Dalam sambutannya, Wali Nagari Batu Taba menekankan pentingnya Musrenbang sebagai ruang untuk menyepakati hasil kerja Tim Penyusun RKP Nagari yang telah dituntaskan.
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa Musrenbang tidak dimulai ketika peserta memasuki ruangan. Ada pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya.
Usulan masyarakat yang muncul dalam musyawarah sebelumnya menjadi bahan bagi Tim RKP untuk disusun dan kemudian diverifikasi. Hasil proses tersebutlah yang dibawa ke dalam Musrenbang untuk dipaparkan dan dibahas bersama.
Dengan demikian, Musrenbang bukan sekadar tempat menambahkan daftar keinginan baru. Ia menjadi salah satu tahapan untuk memastikan bahwa proses perencanaan yang telah berjalan dapat dipahami dan disepakati bersama.
Perencanaan yang baik bukan hanya tentang apa yang ingin dibangun, tetapi tentang bagaimana nagari menentukan apa yang dibutuhkan dan menyepakatinya melalui proses yang tertib.
Baca Juga : Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penyusunan RKP Nagari
Dari Usulan Masyarakat Menjadi Rencana Nagari
Salah satu pembelajaran penting dari proses di Batu Taba adalah adanya tahapan yang dijaga sejak musyawarah hingga penyusunan RKP.
TPP Ampek Angkek Indra Nofiardi menjelaskan posisi Musrenbang dalam rangkaian perencanaan nagari.
“Rangkaian perencanaan nagari sesuai regulasi masuk ke dalam tahap mengesahkan hasil kerja tim penyusun dan tim verifikasi RKP sehingga dapat tersaji dalam pemaparan.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dokumen RKP bukan hasil kerja satu orang atau satu forum.
Ada Tim Penyusun yang bekerja mengolah hasil musyawarah dan ada Tim Verifikasi yang melihat kembali hasil kerja tersebut. Setelah melalui proses itu, hasilnya dibawa ke ruang Musrenbang.
Bagi nagari lain, proses ini memberikan pembelajaran sederhana: jangan melihat RKP hanya sebagai dokumen akhir. Lihat juga proses yang melahirkannya.
Ketika prosesnya jelas, masyarakat akan lebih mudah memahami mengapa suatu kegiatan direncanakan dan mengapa usulan tertentu belum menjadi prioritas.
Baca Juga : Siapa yang Sebenarnya Menentukan Prioritas?
Ketika Hasil Kerja Dibuka untuk Dipertanyakan
Setelah Tim Verifikasi menyampaikan hasil kerja yang telah dilakukan sejak musyawarah nagari hingga pelaksanaan Musrenbang, Ketua Tim RKP Nagari Hendra, S.IP., yang juga Sekretaris Nagari, memaparkan hasil penyusunan RKP.
Pemaparan dilakukan menggunakan slide sehingga peserta dapat mengikuti hasil kerja tim secara langsung.
Yang menarik, forum tidak berhenti pada presentasi.
Peserta diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hasil kerja Tim RKP. Diskusi berlangsung lancar dan berbagai pertanyaan dijawab dengan lugas dan jelas.
Di sinilah proses perencanaan menjadi lebih terbuka.
Transparansi tidak cukup hanya dengan menyimpan dokumen dan mengatakan bahwa dokumen tersebut tersedia. Masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk memahami isinya dan meminta penjelasan.
Ketika sebuah rencana berani dipaparkan di hadapan masyarakat, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya dokumen, tetapi juga kepercayaan.
Praktik seperti ini dapat menjadi pembelajaran bagi nagari lain. Hasil kerja tim sebaiknya tidak berhenti di meja penyusun, tetapi dibawa kembali ke ruang bersama agar dapat dipahami sebelum disepakati.
Baca Juga : Dari Musyawarah ke APB Nagari: Mengapa Tidak Semua Usulan Terwujud?
Menjaga Tahapan Agar Musrenbang Tidak Kembali ke Titik Awal
Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa usulan baru tidak dimasukkan dalam pembahasan. Usulan yang dibahas merupakan hasil dari musyawarah sebelumnya.
Batasan ini penting dalam menjaga kualitas perencanaan.
Partisipasi masyarakat memang harus dibuka seluas mungkin, tetapi setiap tahapan memiliki ruangnya masing-masing. Ada waktu untuk menggali kebutuhan, ada proses untuk menyusun dan memverifikasi, kemudian ada forum untuk membahas dan menyepakati hasilnya.
Jika setiap tahapan selalu membuka kembali usulan baru, proses perencanaan akan sulit bergerak maju. Hasil kerja tim yang telah disusun dapat berubah kembali dan forum akan terus kembali ke titik awal.
Karena itu, menjaga tahapan bukan berarti membatasi partisipasi.
Sebaliknya, partisipasi yang baik membutuhkan tata kelola agar suara masyarakat dapat diolah menjadi keputusan yang terarah.
Pengalaman Batu Taba menunjukkan bahwa disiplin terhadap tahapan dapat berjalan bersamaan dengan keterbukaan dan partisipasi.
Baca Juga : Ketika Semua Usulan Dianggap Penting
Pembangunan Nagari Bukan Hanya Soal Fisik
Camat Ampek Angkek Siwa Usman dalam sambutannya mengingatkan pentingnya Musrenbang untuk melihat apa yang akan dilaksanakan Pemerintah Nagari Batu Taba selama satu tahun ke depan.
Ia juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang selama ini lebih fokus pada pembangunan fisik, sementara pembangunan nonfisik kurang mendapat perhatian.
Pesan tersebut penting karena hasil pembangunan tidak hanya diukur dari jalan yang dibangun, gedung yang berdiri, atau sarana fisik yang tersedia.
Ada pembangunan manusia yang juga perlu dipikirkan.
Pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, perlindungan generasi muda, serta persoalan sosial di lingkungan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan yang mungkin tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi menentukan kualitas kehidupan nagari.
Pembahasan dalam Musrenbang Batu Taba kemudian berkembang ke persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.
Peserta membicarakan bagaimana warga pendatang yang wajib melapor dapat ditata dengan baik. Perhatian juga diberikan terhadap masyarakat yang menjual rokok kepada anak sekolah karena dinilai dapat berdampak negatif terhadap generasi muda.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa forum perencanaan dapat menjadi ruang untuk membaca persoalan nagari secara lebih luas.
Membangun nagari bukan hanya membangun apa yang terlihat, tetapi juga menjaga manusia yang akan menghidupinya.
Baca Juga : Mengapa Infrastruktur Masih Menjadi Usulan Favorit?
Pendamping Tidak Mengambil Alih Peran Nagari
Musrenbang Nagari Batu Taba juga menjadi Musrenbang perdana di Kecamatan Ampek Angkek dalam rangkaian perencanaan tersebut.
Dalam kesempatan itu, TPP Ampek Angkek turut menyampaikan informasi mengenai adanya alokasi dana desa untuk desa berkinerja baik sebesar Rp1 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Harapannya, Nagari Batu Taba dapat kembali memperoleh tambahan dana seperti tahun sebelumnya.
Informasi tersebut menjadi bagian dari proses belajar bahwa kualitas tata kelola dan kinerja nagari memiliki arti penting dalam pembangunan.
Namun, dalam proses pendampingan, TPP tidak berada pada posisi sebagai pihak yang menentukan apa yang harus dipilih nagari.
Peran pendamping lebih pada membantu proses berjalan, mengingatkan tahapan, membuka ruang diskusi, serta membantu pemerintah dan masyarakat nagari memahami proses yang sedang dilakukan.
Ketika Tim RKP mampu menyusun hasil kerja, Tim Verifikasi mampu menjalankan tugasnya, pemerintah nagari mampu memaparkan hasil, dan peserta dapat bertanya serta menyepakati bersama, maka proses pemberdayaan sedang berlangsung.
Pendampingan bukan tentang membuat nagari bergantung kepada pendamping, melainkan membantu nagari semakin mampu menjalankan prosesnya sendiri.
Baca Juga : Peran Pendamping Desa dalam Musyawarah Nagari yang Berkualitas
Belajar dari Praktik Musrenbang Nagari Batu Taba
Dari proses yang berlangsung di Batu Taba, ada beberapa praktik yang dapat menjadi pembelajaran bagi nagari lain.
Pertama, bangun perencanaan dari proses yang jelas. Musrenbang akan lebih bermakna ketika didahului musyawarah, penyusunan, dan verifikasi.
Kedua, buka hasil kerja untuk dipahami masyarakat. Pemaparan dan ruang tanya jawab membantu membangun transparansi.
Ketiga, jaga disiplin tahapan. Tidak semua forum harus menjadi tempat memasukkan usulan baru.
Keempat, seimbangkan pembangunan fisik dan nonfisik. Nagari tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga manusia yang berkualitas dan lingkungan sosial yang sehat.
Kelima, jadikan pendampingan sebagai proses penguatan kapasitas. Pendamping membantu proses, sementara keputusan dan tanggung jawab tetap berada pada nagari.
Baca Juga : Merancang Masa Depan Nagari, Bukan Sekadar Menyusun RKP
Ketika Musrenbang Menjadi Ruang Belajar
Menjelang azan zuhur, Musrenbang Nagari Batu Taba ditutup setelah seluruh peserta menyepakati hasil kerja Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Tahun 2027. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan berikutnya menuju penetapan RKP Nagari.
Namun, pembelajaran dari Musrenbang ini tidak berhenti pada kesepakatan yang dihasilkan. Pengalaman Batu Taba menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan membutuhkan proses yang tertib sejak awal: masyarakat menyampaikan kebutuhan melalui musyawarah, tim menyusun hasilnya, dilakukan verifikasi, kemudian hasil tersebut dibuka kembali untuk dipahami dan dibahas bersama.
Proses seperti ini penting karena pembangunan nagari bukan hanya tentang menentukan apa yang akan dibangun, tetapi juga tentang bagaimana keputusan dibuat dan siapa yang terlibat di dalamnya. Pembangunan fisik tetap penting, tetapi perhatian terhadap pembangunan nonfisik dan persoalan sosial masyarakat juga perlu menjadi bagian dari cara nagari melihat masa depannya.
Bagi nagari lain, praktik Batu Taba memberikan pembelajaran sederhana: partisipasi membutuhkan ruang, perencanaan membutuhkan tahapan, dan kesepakatan membutuhkan proses yang dapat dipahami bersama.
Di situlah pendampingan menemukan maknanya. Pendamping bukan pihak yang menentukan arah pembangunan, melainkan membantu nagari menjaga proses agar semakin tertib, terbuka, dan mampu dijalankan secara mandiri. Ketika nagari semakin mampu merencanakan dan mengambil keputusan berdasarkan proses yang baik, sesungguhnya di situlah pemberdayaan sedang tumbuh.
0 Komentar