Nagari Lambah - TPP Agam : Penyusunan RKP Nagari bukan sekadar menyusun daftar kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Di dalamnya terdapat proses memastikan bahwa setiap rencana memiliki alasan yang jelas, sesuai kebutuhan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proses tersebut terlihat dalam fasilitasi Tim RKP Nagari Lambah yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2026 di Aula Nagari Lambah. Kegiatan dihadiri oleh Wali Nagari Lambah, Bapak Fiqri Farid, Sekretaris Nagari dan perangkat nagari, Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP, serta TPP Ampek Angkek.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Tim Penyusun RKP Nagari Lambah, Bapak Ferri Dharma, yang juga merupakan Sekretaris Nagari. Ia menjelaskan bahwa tahapan penyusunan oleh Tim 11 telah selesai dan proses selanjutnya memasuki tahap verifikasi dokumen.
“Proses penyusunan RKP oleh Tim 11 sudah menyelesaikan tugasnya. Hari ini Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi terhadap dokumen yang ada.”
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa proses penyusunan RKP telah memasuki tahapan penting. Dokumen yang telah disusun tidak langsung dianggap selesai, tetapi masih perlu diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya.
Wali Nagari Lambah, Bapak Fiqri Farid, juga menyampaikan harapan agar tahapan yang sedang berjalan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Kami berharap kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana, sehingga Musrenbang Nagari dapat dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2026.”
Target tersebut membuat proses verifikasi menjadi semakin penting. Masih terdapat waktu untuk melakukan penyempurnaan terhadap dokumen sebelum RKP memasuki tahapan Musrenbang Nagari.
Suasana Santai, Pemeriksaan Tetap Serius
Proses verifikasi berlangsung dalam suasana yang cukup santai, tetapi tetap serius. Pertemuan diawali dengan sarapan bersama berupa pisang ketan sebelum peserta melanjutkan pemeriksaan dokumen.
Suasana yang cair membuat proses diskusi berlangsung lebih terbuka. Setelah sarapan bersama, peserta mulai memeriksa berbagai berkas yang telah disiapkan oleh Tim Penyusun RKP.
Pemeriksaan tidak hanya melihat keberadaan dokumen, tetapi juga kelengkapan dokumen pendukung kegiatan. Untuk kegiatan fisik, misalnya, masih ditemukan beberapa dokumen yang belum lengkap.
Bapak Masrizal dari UPT PU, yang juga merupakan bagian dari Tim Verifikasi, menyampaikan bahwa beberapa kelengkapan dokumen kegiatan fisik masih perlu disempurnakan.
“Dokumen kelengkapan kegiatan fisik yang diberikan masih ada beberapa yang belum lengkap. Sudah ditandai agar segera dilengkapi sebelum diserahkan kepada Wali Nagari.”
Hal sederhana seperti penandaan dokumen yang belum lengkap menjadi bagian penting dari proses perencanaan. Dengan demikian, kekurangan dapat diketahui lebih awal dan Tim Penyusun memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum dokumen memasuki tahapan berikutnya.
Menjawab Pertanyaan: Mengapa Kegiatan Itu Perlu Dilaksanakan?
Pembahasan kemudian berkembang pada rencana kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.
Pada bagian ini, proses verifikasi tidak hanya berbicara mengenai kelengkapan administrasi. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?
Surya Putra dari TPP Ampek Angkek, yang juga menjadi salah satu anggota Tim Verifikasi, menyampaikan perlunya penajaman terhadap proposal kegiatan yang diajukan.
“Kegiatan jangan hanya dirancang untuk memenuhi target terlaksananya kegiatan, tetapi perlu diperkuat dengan substansi kenapa kegiatan itu perlu dilaksanakan. Dengan begitu, output yang dihasilkan akan lebih berdampak bagi pengguna kegiatan.”
Perspektif tersebut menjadi penting terutama untuk kegiatan peningkatan kapasitas lembaga. Pelatihan memang dapat menjadi kebutuhan, tetapi alasan pelaksanaannya perlu dirumuskan secara lebih jelas.
Misalnya, sebuah lembaga direncanakan mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas. Proposal tidak cukup hanya menjelaskan jenis pelatihan, jumlah peserta, waktu pelaksanaan, dan anggarannya. Perencanaan akan menjadi lebih kuat apabila juga menjelaskan persoalan apa yang sedang dihadapi lembaga tersebut dan kemampuan apa yang perlu ditingkatkan.
“Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga memang penting dilaksanakan, tetapi perlu dilengkapi dengan kebutuhan mendesak apa yang akan dituntaskan melalui pelatihan yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah nagari.”
Dengan pendekatan seperti itu, kegiatan tidak berhenti pada ukuran terlaksana atau tidak terlaksana. Perhatian mulai diarahkan pada apa yang berubah setelah kegiatan dilakukan.
Baca Juga : Peran Pendamping Desa dalam Musyawarah Nagari yang Berkualitas
Ketika RKP Bertemu dengan Realitas Nagari
Diskusi dalam proses verifikasi kemudian berkembang pada berbagai kegiatan yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan di Nagari Lambah.
Salah satunya adalah rencana pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih yang hingga kegiatan berlangsung masih menghadapi persoalan ketersediaan lahan.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tidak pernah berdiri sendiri. Sebuah kegiatan yang telah direncanakan tetap membutuhkan kesiapan berbagai aspek agar dapat dilaksanakan. Ketersediaan lokasi, kelengkapan dokumen, koordinasi, maupun kondisi aktual di lapangan menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Karena itu, forum verifikasi sekaligus menjadi ruang untuk melihat kembali berbagai rencana secara lebih utuh.
Tidak semua persoalan harus selesai pada saat itu juga. Namun, dengan dibicarakan secara terbuka, persoalan dapat dikenali lebih awal sehingga pemerintah nagari bersama pihak terkait dapat menentukan langkah berikutnya sesuai kewenangannya.
Baca Juga : Merancang Masa Depan Nagari, Bukan Sekadar Menyusun RKP
Verifikasi Bukan Sekadar Memeriksa Berkas
Dari proses fasilitasi Tim RKP Nagari Lambah terlihat bahwa verifikasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memeriksa berkas.
Ada dokumen yang perlu dilengkapi. Ada proposal yang perlu dipertajam. Ada kegiatan yang perlu dilihat kembali dasar kebutuhannya. Ada pula rencana yang masih berhadapan dengan kondisi nyata di lapangan.
Semua itu merupakan bagian dari proses memastikan bahwa RKP Nagari tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga memiliki dasar perencanaan yang lebih kuat.
Bagi TPP, proses tersebut menjadi ruang untuk menjalankan fungsi pendampingan melalui fasilitasi, memberikan perspektif, dan mendorong terjadinya diskusi. Keputusan tetap berada pada pemerintah nagari dan tim yang memiliki kewenangan dalam proses penyusunan dan verifikasi RKP.
Pada akhirnya, kualitas perencanaan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam dokumen. Yang tidak kalah penting adalah seberapa jelas alasan kegiatan tersebut direncanakan dan seberapa kuat manfaat yang ingin dicapai.
Fasilitasi Tim RKP Nagari Lambah pada 14 Agustus 2026 memperlihatkan proses tersebut secara sederhana. Dari sarapan pisang ketan, pemeriksaan dokumen, penandaan kekurangan berkas, hingga diskusi tentang substansi kegiatan dan persoalan yang dihadapi nagari, semuanya menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam perencanaan.
Karena pada akhirnya, RKP yang baik bukan hanya tentang apa yang akan dikerjakan, tetapi juga tentang mengapa kegiatan itu perlu dilakukan dan manfaat apa yang ingin dihasilkan bagi masyarakat.
Belajar dari Praktik Pendampingan Nagari.
0 Komentar