Balai Gurah - TPP Agam : Menumbuhkan unit usaha ketahanan pangan tidak cukup berhenti pada penyaluran penyertaan modal dan dimulainya kegiatan di lahan. Usaha pertanian memiliki perjalanan yang jauh, mulai dari pemilihan pengelola, proses budidaya, perawatan tanaman, panen, hingga persoalan yang sering kali paling menentukan: ke mana hasil panen akan dijual.
Karena itulah, TPP Ampek Angkek yang terdiri dari Indra Nofiardi, Irawati, dan Surya Putra melaksanakan Monev Unit Usaha Ketahanan Pangan BUMNag Balai Gurah Sakato pada 27 Agustus 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan usaha ketahanan pangan setelah sebelumnya BUMNag menerima penyertaan modal dan mulai menjalankan kegiatan produksinya.
Monev tidak hanya menjadi kegiatan melihat tanaman tumbuh atau mencatat hasil panen. Kunjungan lapangan ini menjadi ruang belajar bersama untuk membaca perkembangan usaha, mengenali persoalan sejak dini, serta mencari kemungkinan langkah perbaikan. Dari lahan pertanian yang dikunjungi, terlihat bahwa membangun usaha pangan melalui BUMNag membutuhkan lebih dari sekadar modal. Diperlukan pengelolaan, pengawasan, kemitraan, dan pasar yang harus dipikirkan secara bersamaan.
Monev Unit Usaha Ketahanan Pangan BUMNag Balai Gurah Sakato di Lahan Produksi
Dalam pelaksanaannya, unit usaha ketahanan pangan BUMNag Balai Gurah Sakato mengembangkan pola yang cukup menarik. Kegiatan usaha tidak seluruhnya dikelola sendiri oleh BUMNag, tetapi juga melibatkan petani milenial melalui kerja sama pengelolaan lahan.
Bendahara BUMNag Balai Gurah Sakato, Dini, menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga lahan yang dikerjasamakan dengan tiga orang petani milenial. Sementara itu, satu lahan lainnya dikelola langsung oleh BUMNag Balai Gurah Sakato.
“Saat ini ada tiga lahan yang dikerjasamakan dengan tiga orang petani milenial, sementara satu lahan lagi dikelola langsung oleh BUMNag. Ini juga masih menjadi pionir atau ujicoba untuk melihat keterlibatan petani milenial. Harapannya, ke depan semakin banyak anak-anak Gen Z dan milenial yang tertarik untuk bertani,” ujar Dini.
Pola ini memberikan pembelajaran penting. BUMNag tidak harus selalu menjadi pelaku tunggal dalam setiap unit usaha. Dalam kondisi tertentu, BUMNag justru dapat berperan sebagai penggerak ekonomi yang membuka ruang kemitraan dengan masyarakat. Petani milenial diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produktif, sementara BUMNag tetap memiliki peran dalam pengembangan usaha dan pengelolaan ekonomi secara kelembagaan.
Bagi nagari lain, pendekatan ini dapat menjadi salah satu praktik yang patut dipelajari. Keterlibatan generasi muda dalam pertanian tidak cukup hanya melalui ajakan atau slogan. Mereka membutuhkan kesempatan nyata untuk mencoba, memperoleh pengalaman, dan melihat bahwa pertanian juga dapat menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki prospek.
Baca Juga : Penyertaan Modal untuk Ketahanan Pangan: Menguatkan Usaha, Menjaga Pertanggungjawaban
Mengontrol Budidaya untuk Meningkatkan Peluang Keberhasilan
Dalam kunjungan langsung ke lahan, TPP Ampek Angkek melihat perkembangan tanaman yang dikelola melalui unit usaha ketahanan pangan tersebut. Salah satu pola budidaya yang diterapkan adalah penanaman tomat yang ditumpangsarikan dengan tanaman cabai.
Tanaman tomat bahkan telah memasuki masa panen. Dari informasi yang diperoleh di lapangan, hasil panen tomat telah mencapai lebih kurang 200 kilogram. Hasil tersebut kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran. Tomat berukuran besar memiliki nilai jual sekitar Rp5.500 per kilogram, sedangkan tomat berukuran menengah memiliki harga yang jauh lebih rendah, bahkan tidak sampai setengah harga tomat berukuran besar.
Perbedaan harga berdasarkan kualitas dan ukuran ini menjadi pelajaran langsung bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari banyaknya hasil panen. Kualitas produksi juga sangat memengaruhi nilai ekonomi yang diterima pengelola usaha.
TPP Ampek Angkek, Indra Nofiardi, dalam kegiatan tersebut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap seluruh lahan yang dikelola, baik oleh BUMNag maupun petani milenial. Menurutnya, proses budidaya perlu terus dikontrol dengan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi teknis.
“Lahan yang dikelola langsung oleh BUMNag maupun yang dikerjasamakan dengan petani milenial tetap perlu dikontrol. Pendamping pertanian yang ada di nagari perlu dilibatkan agar proses budidaya bisa dipantau dan tingkat keberhasilannya semakin tinggi,” kata Indra Nofiardi.
Pesan tersebut menegaskan bahwa usaha BUMNag tidak dapat berjalan sendiri. Ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas peran. BUMNag memiliki fungsi kelembagaan dan bisnis, petani memiliki pengalaman dalam pengelolaan budidaya, sementara tenaga atau pendamping pertanian dapat memberikan dukungan teknis. Ketika ketiga unsur ini bekerja bersama, risiko kegagalan dapat lebih awal dikenali dan peluang keberhasilan menjadi lebih besar.
Baca Juga : Penyertaan Modal BUMDes: Strategi Tepat Membangun Ekonomi Desa
Tantangan Pemasaran Hasil Panen BUMNag Balai Gurah Sakato
Dari kegiatan Monev Unit Usaha Ketahanan Pangan BUMNag Balai Gurah Sakato, salah satu persoalan penting yang muncul justru berada setelah tanaman berhasil tumbuh dan menghasilkan panen. Tantangan tersebut adalah distribusi dan pemasaran hasil produksi.
Pertanian memiliki karakter yang berbeda dengan banyak usaha lainnya. Ketika masa panen tiba, hasil pertanian tidak dapat disimpan terlalu lama. Jika tidak segera dipanen, tanaman dapat rusak. Setelah dipanen pun, produk segar memiliki masa simpan terbatas.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika harga pasar sedang turun. Petani atau pengelola usaha tidak selalu memiliki keleluasaan untuk menahan barang dan menjualnya pada waktu yang lebih menguntungkan. Dalam kondisi tertentu, hasil panen harus segera dilepas seluruhnya. Karena belum memiliki pasar yang jelas dan stabil, pilihan yang tersedia sering kali adalah menjual kepada pengepul dengan harga yang cenderung lebih rendah.
Di sinilah salah satu pembelajaran terpenting dari pendampingan lapangan muncul: merencanakan produksi tanpa merencanakan pasar dapat menciptakan risiko baru.
Ke depan, BUMNag tidak hanya perlu menghitung biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, dan hasil produksi. Peta calon pembeli, kebutuhan pasar, waktu panen, volume permintaan, serta pola distribusi juga harus mulai dirancang sejak awal masa tanam.
Baca Juga : 7 Kesalahan Pengelolaan BUMDes yang Sering Terjadi
Membangun Pasar Melalui Kemitraan dengan SPPG
Dalam diskusi lapangan, Surya Putra dari TPP Ampek Angkek menyampaikan salah satu kemungkinan yang dapat dijajaki oleh BUMNag Balai Gurah Sakato, yaitu membangun kerja sama dengan SPPG yang ada di wilayah Ampek Angkek.
Produk pertanian seperti cabai, misalnya, merupakan kebutuhan yang secara rutin digunakan dalam kegiatan penyediaan makanan. Jika BUMNag mampu membangun pola kerja sama dengan beberapa SPPG, peluang terserapnya hasil produksi dapat menjadi lebih baik.
“Ke depan, BUMNag perlu mulai menjajaki kerja sama dengan SPPG yang ada di wilayah Ampek Angkek. Cabai dan komoditas pertanian lainnya tentu dibutuhkan. Namun, tidak cukup bergantung pada satu pembeli karena kebutuhan dan jumlah permintaannya bisa berubah. Karena itu, pasar harus dibangun dari beberapa jalur,” ujar Surya Putra.
Gagasan tersebut bukan berarti seluruh persoalan pemasaran dapat langsung selesai dengan satu kerja sama. Namun, ini menjadi arah pembelajaran yang penting: BUMNag perlu mulai membangun pasar sebelum panen tiba.
Kemitraan dengan berbagai pembeli dapat membantu mengurangi ketergantungan kepada pengepul. BUMNag dapat memetakan kebutuhan, volume, standar kualitas, dan pola pasokan dari masing-masing calon mitra. Dengan demikian, kegiatan produksi perlahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang nyata.
Baca Juga : Pembangunan Desa: Antara Program Pemerintah dan Kekuatan Masyarakat
Produksi Sendiri atau Kemitraan dengan Petani Milenial?
Selain persoalan pasar, Monev Unit Usaha Ketahanan Pangan BUMNag Balai Gurah Sakato juga membuka ruang refleksi terhadap dua pola usaha yang sedang dijalankan: produksi langsung oleh BUMNag dan kemitraan dengan petani milenial.
Kedua pola tersebut memiliki kelebihan dan tantangan yang berbeda. Jika BUMNag mengelola lahan secara langsung dengan melibatkan masyarakat sebagai pekerja, seluruh proses dapat dikontrol lebih dekat. Namun, biaya tenaga kerja, pengawasan, dan risiko produksi juga perlu dihitung dengan cermat.
Di sisi lain, pola kemitraan dengan masyarakat melalui sistem bagi hasil dapat memperluas keterlibatan warga dan mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi baru. Namun, pola ini membutuhkan kesepakatan yang jelas mengenai pembagian peran, biaya, risiko, hasil, dan mekanisme pengawasan.
Surya Putra menekankan bahwa pilihan model usaha tersebut perlu dihitung berdasarkan pengalaman nyata, bukan sekadar asumsi.
“Pola produksi sendiri dan pola kemitraan tentu memiliki tantangan yang berbeda. Ke depan perlu dihitung secara jeli, mana yang lebih memberikan manfaat bagi BUMNag dan masyarakat. Apakah mengelola sendiri dengan mempekerjakan masyarakat, atau membangun kemitraan dengan sistem bagi hasil. Semua perlu dilihat dari hasil praktik yang sedang berjalan,” ujarnya.
Monev dalam konteks ini menjadi penting sebagai alat belajar. Nagari tidak perlu langsung merasa bahwa satu model harus dipertahankan selamanya. Hasil monitoring dapat menjadi dasar untuk memperbaiki strategi, menyesuaikan pola usaha, dan memilih model yang paling sesuai dengan kondisi lapangan.
Baca Juga : Usaha di Desa yang Menjanjikan untuk Menambah Penghasilan
Mengawal Ketahanan Pangan agar Memberi Manfaat bagi Masyarakat Nagari
Kegiatan Monev Unit Usaha Ketahanan Pangan BUMNag Balai Gurah Sakato pada akhirnya memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi membutuhkan proses yang terus dikawal. Penyertaan modal merupakan langkah awal, tetapi keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan mengelola proses setelah modal digunakan.
Melibatkan petani milenial menjadi langkah pionir yang patut terus dikembangkan. Mengontrol budidaya dengan dukungan tenaga pertanian perlu diperkuat. Membangun pasar harus mulai menjadi perhatian sejak masa produksi. Sementara pengalaman antara pengelolaan langsung dan pola kemitraan perlu terus dievaluasi berdasarkan data dan hasil nyata.
Dari satu kunjungan lapangan ini, ada pelajaran sederhana tetapi penting: usaha ketahanan pangan tidak berhenti ketika tanaman tumbuh. Keberhasilan baru benar-benar terasa ketika hasil panen mampu terserap pasar dan memberikan manfaat ekonomi.
Harapannya, BUMNag Balai Gurah Sakato tidak hanya menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga membangun sebuah ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat. Jika petani milenial semakin berani mencoba, pasar semakin terbuka, dan tata kelola usaha semakin baik, maka unit usaha ketahanan pangan dapat menjadi salah satu jalan bagi nagari untuk memperkuat ekonomi warganya.
Di situlah peran pendampingan menemukan maknanya: bukan mengambil alih usaha masyarakat, melainkan membantu proses berjalan lebih terarah, membaca persoalan bersama, dan memastikan setiap pengalaman lapangan menjadi bahan pembelajaran untuk langkah berikutnya.
TPP Agam : Belajar Dari Praktik Pendampingan Nagari
0 Komentar