Nagari Batu Taba - TPP Agam : Finalisasi RKP Nagari Batu Taba menjadi momentum menyatukan usulan, memverifikasi kegiatan, dan memastikan setiap program tersusun berdasarkan prioritas serta sumber pendanaan yang jelas menuju Musrenbang Nagari.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari bukan sekadar menyusun daftar kegiatan tahunan. Lebih dari itu, proses ini merupakan ruang belajar bersama untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan kemampuan keuangan nagari.
Semangat tersebut tampak dalam kegiatan Fasilitasi Tim RKP Nagari Batu Taba yang dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek. Kegiatan ini menjadi tahapan akhir penyusunan RKP sebelum memasuki agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari yang dijadwalkan pada 13 Agustus 2026.
Pertemuan dihadiri oleh Wali Nagari Batu Taba Rahmat Hidayat, S.H., Sekretaris Nagari Hendra, S.Ip., Tim Penyusun RKP, Tim Verifikasi RKP, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Ampek Angkek yang terdiri dari Indra Nofiardi, Irawati, dan Surya Putra.
Namun, yang paling penting dari kegiatan ini bukan hanya selesainya dokumen RKP, melainkan bagaimana seluruh pihak bersama-sama membangun kesepahaman tentang pentingnya menyusun perencanaan yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fasilitasi Tim RKP Nagari Batu Taba Menyusun Prioritas Berdasarkan Sumber Pendanaan
Salah satu pembelajaran penting dalam proses finalisasi RKP adalah bagaimana setiap usulan kegiatan tidak lagi dipandang sebagai daftar keinginan, tetapi harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan pendanaan.
Seluruh kegiatan dikelompokkan sesuai sumber pembiayaan, mulai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Nagari (ADN), Pendapatan Bagi Hasil (PBH), Pendapatan Asli Desa (PAD), hingga Pendapatan Lain-Lain yang Sah (PLL).
Pengelompokan tersebut bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi. Lebih dari itu, langkah ini membantu pemerintah nagari melihat secara jelas program mana yang menjadi prioritas utama, mana yang dapat dibiayai melalui dana tertentu, dan mana yang masih perlu diperjuangkan melalui sumber pendanaan lainnya.
Dalam proses fasilitasi, seluruh peserta bersama-sama mencermati kesesuaian antara usulan kegiatan dengan arah pembangunan nagari serta regulasi yang berlaku. Diskusi berlangsung terbuka sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas.
Pendamping desa hadir bukan untuk menentukan pilihan kegiatan, melainkan memfasilitasi agar proses pengambilan keputusan berjalan partisipatif, sistematis, dan sesuai aturan.
Baca Juga : Merancang Masa Depan Nagari, Bukan Sekadar Menyusun RKP
Verifikasi Usulan Menjadi Tahap Penting Sebelum Musrenbang Nagari
Selain menyusun prioritas, agenda penting lainnya adalah melakukan verifikasi terhadap seluruh proposal kegiatan yang telah dihimpun dari berbagai unsur masyarakat.
Usulan pembangunan fisik, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, program ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi, hingga kegiatan sosial lainnya dibahas satu per satu.
Tahapan ini menjadi sangat penting karena setiap kegiatan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, tidak tumpang tindih, serta realistis untuk dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran.
Proses verifikasi juga menjadi ruang untuk memperbaiki berbagai kekurangan dokumen sebelum dibawa ke forum Musrenbang Nagari. Dengan demikian, pembahasan pada Musrenbang nantinya dapat lebih fokus pada penetapan prioritas, bukan lagi memperdebatkan kelengkapan administrasi.
Suasana diskusi berlangsung dinamis. Berbagai pandangan muncul dari anggota tim penyusun maupun tim verifikasi, namun seluruhnya diarahkan pada satu tujuan, yaitu menghasilkan dokumen RKP yang berkualitas dan benar-benar menjadi pedoman pembangunan nagari selama satu tahun ke depan.
Baca Juga : Siapa yang Sebenarnya Menentukan Prioritas?
Pendamping Berperan Memfasilitasi, Bukan Mengambil Alih Proses
Salah satu nilai penting dalam pendampingan desa adalah menjaga agar pemerintah nagari tetap menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan.
Dalam kegiatan ini, Tim Pendamping Profesional Kecamatan Ampek Angkek lebih banyak berperan sebagai fasilitator diskusi, membantu mengklarifikasi regulasi, memberikan penguatan terhadap tahapan penyusunan RKP, sekaligus memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
Pendamping tidak menggantikan tugas pemerintah nagari dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebaliknya, pendamping membantu memperkuat kapasitas tim agar mampu mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, dan aturan yang berlaku.
Pendekatan seperti inilah yang menjadi salah satu praktik baik dalam pendampingan desa. Ketika pemerintah nagari semakin memahami proses perencanaan, maka kualitas tata kelola pemerintahan juga akan meningkat dari tahun ke tahun.
Baca Juga : Peran Pendamping Desa dalam Musyawarah Nagari yang Berkualitas
Refleksi Lapangan: Perencanaan Berkualitas Berawal dari Ketelitian
Dari proses fasilitasi ini terlihat bahwa menyusun RKP membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan komitmen bersama.
Sering kali tantangan bukan terletak pada kurangnya usulan kegiatan, melainkan bagaimana memilih program yang benar-benar prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Di sinilah pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah nagari, tim penyusun, tim verifikasi, dan pendamping.
Wali Nagari Batu Taba, Rahmat Hidayat, S.H., menegaskan bahwa proses penyusunan RKP harus menjadi komitmen bersama agar pembangunan nagari berjalan lebih terarah.
"RKP bukan hanya dokumen tahunan, tetapi menjadi pedoman pembangunan yang harus disusun secara cermat agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan nagari," ujarnya.
Senada dengan itu, Indra Nofiardi TPP Kecamatan Ampek Angkek menilai bahwa kualitas sebuah RKP sangat ditentukan oleh proses penyusunannya.
"Pendampingan bukan bertujuan mengambil alih pekerjaan pemerintah nagari, tetapi memastikan proses berjalan partisipatif, sesuai regulasi, dan menghasilkan dokumen yang berkualitas. Ketika prosesnya baik, hasilnya pun akan lebih mudah dipertanggungjawabkan," ungkap Indra.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan desa selalu diawali dari kualitas perencanaannya.
Baca Juga : Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penyusunan RKP Nagari
Praktik Baik yang Dapat Ditiru Nagari Lain
Ada beberapa pembelajaran yang layak menjadi inspirasi bagi nagari lain dari proses finalisasi RKP Nagari Batu Taba.
Pertama, seluruh usulan diverifikasi secara bersama sehingga meminimalkan kesalahan sebelum memasuki Musrenbang.
Kedua, pengelompokan kegiatan berdasarkan sumber pendanaan memudahkan pemerintah nagari dalam menyusun prioritas sekaligus menjaga kesesuaian antara program dan kemampuan anggaran.
Ketiga, komunikasi yang terbuka antara pemerintah nagari, tim penyusun, tim verifikasi, dan pendamping mampu menciptakan keputusan yang lebih objektif serta dapat diterima oleh semua pihak.
Praktik seperti ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan nagari tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh proses perencanaan yang transparan, partisipatif, dan disiplin.
Baca Juga : Apa Ciri Musyawarah Nagari yang Berkualitas?
Menyiapkan Langkah Menuju Musrenbang Nagari
Melalui fasilitasi yang berlangsung hingga seluruh agenda pembahasan selesai, Tim Penyusun dan Tim Verifikasi RKP Nagari Batu Taba menyatakan seluruh tahapan finalisasi telah tuntas.
Dokumen RKP kini siap dibawa ke forum Musrenbang Nagari pada 13 Agustus 2026 sebagai dasar penetapan rencana pembangunan tahun mendatang.
Lebih dari sekadar menyelesaikan administrasi, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan sejatinya merupakan proses belajar bersama. Pendamping memfasilitasi, pemerintah nagari memimpin proses, dan seluruh unsur yang terlibat saling menguatkan agar lahir perencanaan pembangunan yang berkualitas.
Pada akhirnya, pembangunan nagari yang baik selalu dimulai dari perencanaan yang baik pula. Ketika setiap usulan diverifikasi dengan cermat, setiap prioritas disusun secara objektif, dan setiap keputusan diambil melalui musyawarah, maka RKP bukan lagi sekadar dokumen, melainkan kompas yang mengarahkan perjalanan pembangunan menuju nagari yang semakin maju, mandiri, dan menyejahterakan masyarakatnya.
Baca Juga : Dari Musyawarah ke APB Nagari: Mengapa Tidak Semua Usulan Terwujud?
0 Komentar