TPP Agam - Kabupaten Agam : Pemerintah Nagari Koto Kaciak melaksanakan kegiatan sosialisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun 2026 pada Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini digelar sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nagari tahun anggaran 2026.
Acara tersebut dihadiri oleh Camat Kecamatan Tanjung Raya yang diwakili oleh Ibu Ernita, S.Sos, Wali Nagari Koto Kaciak Bapak Syawaldi beserta perangkat nagari, Ketua Bamus beserta anggota, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Tanjung Raya, Ketua Lembaga Nagari Koto Kaciak, serta tokoh masyarakat Nagari Koto Kaciak.
Dalam sambutannya, Camat Kecamatan Tanjung Raya yang diwakili oleh Ibu Ernita, S.Sos menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, sosialisasi APB Nagari merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan nagari.
“Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah nagari pada tahun 2026,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah nagari, lembaga nagari, dan masyarakat agar pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, terlebih dalam situasi pemulihan pascabencana yang juga dirasakan sejumlah wilayah di Kecamatan Tanjung Raya.
Baca Juga : Sosialisasi APB Nagari Koto Gadang Anam Koto Tahun 2026, Perkuat Transparansi dan Dukungan Masyarakat
Sementara itu, Wali Nagari Koto Kaciak, Bapak Syawaldi, dalam pemaparannya menjelaskan secara umum struktur APB Nagari Tahun 2026, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Ia menyampaikan bahwa penyusunan APB Nagari telah melalui tahapan perencanaan yang partisipatif, mulai dari musyawarah di tingkat jorong hingga musyawarah nagari.
Bapak Syawaldi juga menekankan bahwa pemulihan pascabencana yang melanda Nagari Koto Kaciak menjadi salah satu perhatian penting dalam perencanaan tahun ini. Menurutnya, proses pemulihan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah nagari semata, tetapi memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah kecamatan, lembaga nagari, maupun masyarakat secara luas.
“Pemulihan pascabencana membutuhkan kebersamaan. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, kita optimistis kondisi nagari akan kembali pulih dan pembangunan dapat berjalan lebih baik,” ungkapnya.
Kegiatan sosialisasi juga diisi dengan dialog dan tanya jawab antara pemerintah nagari dan masyarakat. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan secara konstruktif, mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan nagari.
Baca Juga : Sosialisasi APB Nagari Duo Koto Tahun 2026, Tekankan Transparansi dan Pemulihan Pascabencana
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai kondisi keuangan nagari dan arah pembangunan tahun 2026, termasuk langkah-langkah pemulihan pascabencana. Transparansi, partisipasi, dan kolaborasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
0 Komentar