TPP Ampek Angkek Dampingi Pengisian Indeks Desa 2026 di Tiga Nagari

Pendampingan Pengisian Indeks Desa 2026 di Nagari Biaro Gadang

TPP Agam – Proses pengisian Indeks Desa Tahun 2026 mulai menjadi perhatian serius pemerintah nagari di Kecamatan Ampek Angkek. Selain jumlah isian yang cukup banyak, ketelitian dalam melengkapi data pendukung juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah nagari dalam memastikan data yang diinput benar-benar sesuai kondisi lapangan.

Pada Selasa, 3 Juni 2026, Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Ampek Angkek yang terdiri dari Indra Nofiardi dan Surya Putra melaksanakan pendampingan pengisian Indeks Desa Tahun 2026 di tiga nagari, yakni Nagari Panampuang, Nagari Lambah, dan Nagari Biaro Gadang.

Pendampingan dilakukan bersama PIC atau petugas pengisian Indeks Desa dari masing-masing nagari dengan membuka aplikasi resmi Kementerian Desa melalui laman id.kemendesa.go.id sesuai identitas nagari masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, TPP membantu memastikan proses pengisian berjalan sesuai tahapan dan kebutuhan data yang diminta dalam sistem.

Di lapangan, proses pengisian tidak hanya sekadar mengisi kuisioner. Pemerintah nagari juga perlu menyiapkan berbagai data pendukung yang cukup rinci dan membutuhkan koordinasi lintas perangkat nagari, kader, hingga kelembagaan masyarakat. Beberapa operator nagari terlihat aktif mencocokkan data yang tersedia dengan kondisi riil masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penginputan.

Baca Juga : Indeks Desa 2026 dan Masa Depan Pembangunan Desa

Tujuh Template Pendukung Jadi Perhatian Utama

Dalam pengisian Indeks Desa Tahun 2026, terdapat tujuh template pendukung yang wajib dilengkapi oleh pemerintah nagari. Data tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat di nagari.

1. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Template ini memuat kondisi rumah warga yang masih tergolong tidak layak huni lengkap dengan identitas kepala keluarga dan kondisi bangunan rumah masyarakat.

2. Data Petugas Desa dan LKD

Berisi data perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan desa, kader, dan pengurus kelembagaan lainnya yang aktif dalam pelayanan masyarakat.

3. Data Musyawarah Desa

Data ini memuat kegiatan musyawarah desa atau nagari, peserta yang hadir, waktu pelaksanaan, hingga hasil musyawarah yang telah disepakati.

4. Data KPMD dan Posyandu

Template ini memuat data Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Posyandu, kader kesehatan, serta aktivitas pelayanan masyarakat di bidang kesehatan.

5. Data Rumah Tangga Belum Air dan Listrik

Nagari juga melakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki akses air bersih dan listrik sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan dasar masyarakat.

6. Data BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Berisi kondisi BUM Desa dan BUM Desa Bersama mulai dari status badan hukum hingga aktivitas usaha yang dijalankan.

7. Data Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pemerintah nagari turut melakukan pendataan warga yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia sebagai bagian dari data sosial masyarakat desa.

Pendampingan Pengisian Indeks Desa 2026 di Nagari Lambah

Enam Dimensi dan Ribuan Isian Data

Selain melengkapi template pendukung, pemerintah nagari juga melakukan pengisian kuisioner utama Indeks Desa yang terbagi ke dalam enam dimensi, yaitu:

1. Layanan Dasar
2. Sosial
3. Ekonomi
4. Lingkungan
5. Aksesibilitas
6. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua kategori kuisioner yang harus diisi, yaitu:

• Kuisioner Indeks Desa sebanyak 466 isian
• Kuisioner Isu Desa dan Perdesaan sebanyak 1.445 isian

Jumlah isian yang cukup besar membuat proses penginputan membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan pemahaman yang baik terhadap kondisi nagari serta dokumen pendukung yang tersedia.

Di sela pendampingan, beberapa perangkat nagari juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memastikan kembali kelengkapan data yang selama ini telah dikumpulkan. Pendampingan ini sekaligus menjadi ruang belajar bersama agar pemerintah nagari semakin memahami pentingnya kualitas data dalam mendukung arah pembangunan yang tepat sasaran.

Data Desa Menjadi Dasar Arah Pembangunan

Indeks Desa bukan sekadar proses administrasi penginputan data, tetapi menjadi bagian penting dalam melihat kondisi riil nagari secara menyeluruh. Data yang akurat akan sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga penentuan program prioritas di masa mendatang.

Melalui pendampingan ini, TPP Ampek Angkek berharap pemerintah nagari dapat semakin memahami pentingnya pemutakhiran data desa secara berkelanjutan. Sebab pembangunan yang baik selalu dimulai dari data yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.