TPP Agam - Bayua : Transparansi pengelolaan keuangan nagari merupakan salah satu kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya mengetahui arah pembangunan, tetapi juga dapat memahami berbagai keterbatasan dan prioritas yang harus dijalankan oleh pemerintah nagari.
Semangat inilah yang terlihat dalam kegiatan Sosialisasi APB Nagari Bayua Tahun 2026 yang dilaksanakan pada 12 Maret 2026 di Aula Balai Kemasyarakatan Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah nagari, lembaga nagari, dan masyarakat untuk memahami secara terbuka perencanaan penggunaan anggaran nagari pada tahun berjalan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Tanjung Raya yang diwakili oleh Ibu Ernita, S.Sos, Wali Nagari Bayua beserta perangkat nagari, Ketua Bamus Nagari Bayua beserta anggota, TPP Kecamatan Tanjung Raya, Ketua KAN Bayua, para ketua lembaga se-Nagari Bayua, serta berbagai tokoh masyarakat.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran nagari bukan hanya urusan pemerintah nagari semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Sosialisasi APB Nagari Bayua sebagai Wujud Transparansi Pemerintahan
Sosialisasi APB Nagari menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan nagari yang transparan dan akuntabel. Melalui forum ini, masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai program pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2026.
Dalam sambutannya, Camat Tanjung Raya yang diwakili oleh Ibu Ernita, S.Sos menekankan bahwa kegiatan sosialisasi APB Nagari memiliki arti strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah nagari perlu memastikan masyarakat mengetahui rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tercipta rasa memiliki dan partisipasi bersama.
“Sosialisasi APB Nagari ini sangat penting sebagai bentuk transparansi pemerintah nagari kepada masyarakat. Dengan mengetahui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus mendukung pembangunan yang ada di nagari,” ujar Ernita dalam sambutannya.
Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan nagari yang lebih akuntabel dan partisipatif.
Tantangan Pengelolaan Anggaran dalam APB Nagari Bayua 2026
Pada kesempatan yang sama, Wali Nagari Bayua, Hadi Fajri, S.Hi, menjelaskan kondisi anggaran nagari pada tahun 2026 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah nagari tetap berupaya menjalankan berbagai program prioritas pemerintah pusat yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Pemerintah Nagari Bayua terus berupaya melaksanakan program prioritas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat Bayua. Namun perlu kami sampaikan bahwa pagu dana desa reguler yang diterima pada tahun 2026 mengalami penurunan, sehingga tentu ada beberapa program yang harus disesuaikan,” jelas Hadi Fajri.
Penjelasan ini menjadi penting agar masyarakat memahami kondisi riil yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam merencanakan pembangunan.
Menurutnya, dukungan dan pemahaman masyarakat sangat diperlukan agar berbagai program yang direncanakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nagari.
📖 Baca Juga :
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, TPP Kecamatan Tanjung Raya, Ibu Yendri Yeni, turut menyampaikan materi terkait regulasi dan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
Penjelasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pemerintah nagari memahami arah kebijakan nasional dalam penggunaan dana desa.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan dana desa harus mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah, dengan fokus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Penggunaan dana desa tahun 2026 tetap berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Prioritasnya diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar,” ungkap Yendri Yeni.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pembangunan nagari dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari berbagai permasalahan administrasi maupun hukum.
Peran Lembaga Nagari dalam Mendukung Pembangunan
Kegiatan Sosialisasi APB Nagari Bayua juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga nagari dalam mendukung pembangunan.
Berbagai lembaga seperti Bamus Nagari, KAN, serta lembaga kemasyarakatan lainnya memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui forum sosialisasi ini, berbagai pihak dapat memahami arah pembangunan nagari sekaligus memberikan masukan yang konstruktif terhadap pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.
Partisipasi aktif lembaga nagari juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan di tingkat nagari, karena lembaga-lembaga tersebut memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah nagari dan lembaga nagari perlu terus diperkuat agar pembangunan nagari dapat berjalan secara sinergis.
Sosialisasi APB Nagari Bayua sebagai Ruang Edukasi Publik
Lebih dari sekadar penyampaian informasi anggaran, sosialisasi APB Nagari juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan dilakukan, bagaimana anggaran disusun, serta bagaimana prioritas program ditentukan.
Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengawasan dan partisipasi pembangunan nagari.
Keterlibatan masyarakat dalam memahami APB Nagari akan memperkuat budaya transparansi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah nagari dalam menjalankan program pembangunan.
Menguatkan Komitmen Pendampingan Pembangunan Nagari
Kegiatan Sosialisasi APB Nagari Bayua Tahun 2026 menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah nagari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari proses pendampingan desa yang dilakukan oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam memastikan bahwa perencanaan dan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Nagari Bayua dapat memahami arah pembangunan nagari pada tahun 2026 sekaligus memberikan dukungan terhadap berbagai program yang telah direncanakan.
Dengan keterbukaan informasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pembangunan nagari diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sosialisasi APB Nagari bukan hanya tentang angka dan anggaran, tetapi tentang membangun kepercayaan, memperkuat kebersamaan, dan memastikan bahwa pembangunan nagari benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakatnya sendiri.
0 Komentar